Produk Pusat Perancangan Undang-Undang
URGENSI PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
Lembaga
Komisi III DPR RI
Tanggal
2017-10-02
Tahapan
Selesai
Topik
Hubungan Internasional
Tim Penyusun
-
Naskah Akademik RUU tentang
Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
K. Johnson Rajagukguk, S.H., M.Hum.
b. Rancangan Undang-Undang tentang
Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.
c. Upaya Pelemahan KPK Melalui
Perubahan Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002 Tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Prof. Dr. Syafruddin Kalo, S.H., M.Hum.
d. Kedudukan KPK dan Sistem
Ketatanegaraan Republik Indonesia
Dr. Faisal Akbar Nasution, S.H., M.H.
17 Maret 2017 Prosiding Seminar Nasional
vi Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI
e. Urgensi dan Materi Muatan Perubahan
Undang-Undang KPK
(Suatu Tinjauan Singkat tentang
Rancangan Perubahan UU KPK)
Dr. M. Hamdan, S.H., M.H.
URGENSI PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN
Lembaga
Komisi III DPR RI
Tanggal
2017-10-02
Tahapan
Selesai
Topik
Hubungan Internasional
Tim Penyusun
-
NASKAH AKADEMIK RUU PERUBAHAN
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999
TENTANG KEHUTANAN
K. Johnson Rajagukguk, S.H., M.Hum.
b) DRAF RUU PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999
TENTANG KEHUTANAN
Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.
c) POKOK-POKOK PIKIRAN UGM UNTUK
REVISI UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999
TENTANG KEHUTANAN
Dr. Satyawan Pudyatmoko M.Sc.
d) PERUBAHAN/REVISI UNDANG-UNDANG
NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN
(UUK) : PARSIAL ATAU TOTAL
Prof. Dr. Maria SW Sumardjono, SH., MCL., MPA.
e) UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999
TENTANG KEHUTANAN DALAM
PERSEPEKTIF APLIKASI ILMU KEHUTANAN
Dr. Sofyan P. Warsito
f) KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI DAN
EKOSISTEM DALAM PENGELOLAAN KEHUTANAN
Dr. Muhammad Ali Imron
